SENGSARA BANGET NASIB GURU! HAMPIR SATU JUTA TERANCAM TIDAK NAIK PANGKAT

Budilaksonoputra....Salam insfiratif, kepada bapak ibu guru seperjuangan, nasib sebagai guru dalam memperoleh haknya dalam kepangkatan tertoreh luka yang dalam. Kenapa hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang menekankan ke seluruh guru harus melakukan penelitian atau karya ilmiah yang harus dipublikasi dalam mengajukan kenaikan pangkatanya. Guru bukan dosen harusnya pemerintah bisa memisahkan keduanya tersebut

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo memprotes Kebijakan baru Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mewajibkab guru meneliti dan menulis karya ilmiah sebagai bagian kenaikan pangkat atau golongan karir guru.

"Saya merasa prihatin. Pasti akan semakin banyak guru stress. Jadi, kebijakan itu harus dikoreksi, diluruskan, dan diperbaiki," ucap Sulistyo di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, jika kebijakan itu benar diberlakukan, maka lebih dari 800 ribu orang guru dan pengawas tidak dapat naik pangkat karena kewajiban itu. PGRI sangat mendukung upaya peningkatan profesionalitas guru.

Menurutnya, menjadikan penelitian dan menulis karya ilmiah sebagai bahan untuk naik pangkat dan sebagai pemberian tunjangan profesi guru sangat tidak relevan.

"Sungguh kebijakan yang keliru, menyengsarakan guru, dan dapat berdampak pada gagalnya pelaksanaan tugas utama guru," ujar dia. Selain itu, Sulistyo menuturkan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Hal itu diperjelas dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen Nomer 14 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat (1). Jadi, guru berbeda dengan dosen. Meskipun sama-sama termasuk tenaga pendidik.

"Peran sebagai seorang guru bukan peneliti dan bukan juga ilmuwan. Kalau pun guru harus juga melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, maka kegiatan itu tidak boleh menjadi kewajiban yang menghambat nasib guru jika dia sudah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik," paparnya.

Kegiatan publikasi ilmiah baik meneliti dan menulis karya ilmiah beserta varian lainnya, seharusnya hanya dijadikan sebagai pendukung untuk meningkatkan mutu profesionalitasnya.

Berbeda dengan dosen yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Hal itu sesuai dengan UU Guru dan Dosen No 14 / 2005 dalam Pasal 1 Ayat (2). "Nah, itu jelas. Bahwa dosen adalah ilmuwan yang harus meneliti. Kalau dia tidak meneliti tidak boleh naik pangkat," jelasnya.

Sebab seorang dosen disiapkan untuk bisa meneliti dan menulis karya ilmiah, yang dibiayai. Ketika naik pangkat pun memperoleh kenaikan tunjangan fungsional yang cukup besar. Sementara guru tidak ada.

Sebelumnya, Perwakilan Pusat Pengembangan Program Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pusbangprodik Ditjen GTK Kemendikbud, Hari Amirullah menyatakan, penulisan karya ilmiah merupakan syarat wajib bagi guru dalam jabatan profesi. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN-RB) No. 16 / 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

"Penulisan karya ilmiah merupakan syarat wajib dari unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya. Dimana dalam penulisan karya ilmiah bagian dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan profesi guru pada jenis publikasi ilmiah," tegas dia. (Sumber : Jawa Pos)

Semoga Kemendikbud berpihak ke guru PNS bukan malah mengambat karir kepangkatannya. Karena guru bukan dosen berarti guru tidak perlu melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah sebagai syarat naik pangkat.

Pemerintah melalui kemendikbud harusnya juga memangkas syarat naik pangkat yang memberatkan guru. Seperti syarat harus 4 tahun dengan syarat lain yang memberatkannya sehingga guru bukannya mengajar siswa disekolah tetapi hanya mengurusi pemberkasan naik pangkat.

Bila kemendikbud ngotot tetap syarat utama harus 4 tahun mengabdi bisa mengajukan naik pangkat, maka kenaikan pangkatnya guru harus otomatis dengan hanya melampirkan 4 DP3/ 4 SKP. Seperti halnya yang terjadi pada pegawai struktural yang naik pangkat otomatis setiap 4 tahun sekali.

Nasib guru sebagai pegawai fungsional haruslah sama kedudukan dengan pegawai struktural dalam kenaikan pangkatnya.

Pemerintah lebih mepermudah Kenaikan kepangkatan PNS pegawai struktural daripada kenaikan kepangkatan PNS pegawai fungsional (Guru).

Bagaimana hasil SDM lulusan SD melanjutkan SMP kemudian melanjutkan Ke SMA/SMK bila guru tidak pokus dalam pembelajaran demi melengkapi berkas-berkas persyaratan kenaikan pangkat yang sangat banyak dan menguras pikiran ini?