ATURAN DAN PERSYARATAN TERBARU DAPATKAN TPG DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2017

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa kemendikbud menerbitkan PP no.19 tahun 2017 yang merupakan revisi dari pp no.74 tahun 2008 tentang guru. Menurut sisaran berita di TV dan membaca koran bahwa guru jangan banyak diberi tugas karena pembelajaran akan terbengkalai.

Menurut Permendikbud no.19 tahun 2017 hak dan kewajiban guru yakni guru sebagai pendidik profesional harus mempunyai kualifikasi akademik harus S1/DIV, guru menjalankan tugas sesuai beban kerja guru baik guru tetap dan atau guru dalam jabatan. Guru memperoleh hak berupa sertifikat pendidik, gaji, tunjangan profesi. Guru bekerja ada hitam diatas putih yakni harus adanya perjanjian kontrak kerja dan adanya pemutusan hubungan kerja bila kontrak habis. Dan yang dikatakan guru yakni mengajar dari Tingkat TK sampai SMK.

Menurut pasal 15 ayat 1 yakni Tujangan profesi diberikan kepada guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, dan atau guru yang mendapat tugas tambahan. Tugas tambahan menurut ayat 2 yakni wakil kepala sekolah, Ketua program keahlian, Kepala perpustakaan, Kepala lab, Bengkel dan unit produksi, pembimbing khusus (pendidikan inklusi/terpadu), dan wali kelas atau pembina ekstra/osis.

Syarat bagi guru yang mendapat tunjangan profesi sebagaimana ayat 4 pasal 15 adalah sebagai berikut :

Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik
Memiliki nomor regristrasi guru
Memenuhi beben kerja , silahkan klik DI SINI
Masih aktif mengajar menjadi guru
Berusia paling tinggi 60 tahun
Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain satuan pendidikan
Memiliki nilai hasil penilaian kerja minimal baik
Mengajar dikelas sesuai rasio guru dan siswa

Dan pada ayat 5 pasal 15 guru yang memiliki lebihdari satu sertifikat pendidik dan atau mengajar lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan hanya berhak mendapat 1 (satu) tunjangan profesi. Kemudian ayat 7 tunjangan profesi diberikan terhitung mulai Januari awal tahun anggaran berikutnya setelahyang bersangkutan memiliki nomor registrasi guru dari menteri.

Selanjutnya menteri menetapakan persyaratan pemberian tunjangan profesi untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan khusus, pada satuan pendididkan layanan khusus dan atau sebagai pengampu bidang keahlian khusus sebagaimana dalam pasal 16.

Tunjangan profesi bagi guru diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 18.

Menurut pasal 23, guru tetap non PNS akan medapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus sesuai dengan kesetaran tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi PNS (Ayat 1). Pada ayat 2 ketentuan lebih lanjut pada ayat 1 diatur dengan permen setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Demikianlah informasi tentang aturan dan pesyaratan dapatkan tunjangan profesi menurut permendikbud no.19 tahun 2017. Semoga informasi ini bermanfaat seluruh guru.