PERATURAN PEMERINTAH PENGUAT UU JAMINAN PRODUK HALAL AKAN DIBERLAKUKAN

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada Bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan kemudahan dalam beraktivias. Semua produk makanan harus ada lebel halal, maka pemerintah merancang peraturan tersebut.

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU Jaminan Produk Halal terus berjalan dan sudah mendekati tahap akhir. Demikian yang disampaikan oleh Muhammad Thambrin direktur urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Penyusunan regulasi tentang JPH membutuhkan waktu dan kejelian serta sinkronisasi dengan banyak pihak dan berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi yang cukup rumit. “Menyusul adanya penilaian bahwa pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan regulasi tentang jaminan produk halal.” tuturnya Thamrin

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan menjamin masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Menurut Thambrin, pasca diundangkannya UU JPH pada tanggal 17 Oktober 2014, Kementerian Agama terus memacu langkah untuk menyiapkan implementasi UU JPH yang berfokus pada tiga hal.

Sosialisasi UU JPH yang sudah disahkan.
Penyiapan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menyusun peraturan turunan UU JPH. Peraturan turunan UU JPH dimaksud berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Ditambah lagi dengan ruang lingkup yang diatur dalam UU JPH mencakup Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, sehingga perlu ketelitian dan kecermatan dari pada pembahasan RPP Pelaksanaan JPH. (Sumber : kemenag)

Demikianlah informasi tentang pembahasan RPP tentang produk halal. Semoga dengan RPP yang ada akan menguntungkan semua pihak baik produsen, kosumen, pelaku usaha dan pemerintah. Semoga info ini bermanfaat.