Budilaksono.com...Salam
Inspiratif, kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan semoga diberikan
kemudahan dalam beraktivitas dibulan romandhon ini. Kemendikbud menemukan
beberapa masalah dalam akurasi data penerima KIP.
Dengan
banyaknya permalasahan ini, maka Kemdikbud mengudang BPS dan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait dengan banyaknya temuan
masalah data penerima KIP di lapangan.
Mendikbud
Anies Baswedan menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan
program prioritas Presiden Joko Widodo dan penting untuk memastikan program ini
efektif dari hulu hingga ke para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kenyataannya dilapangan banyak kartu PIP tidak tepat sasaran.
Kemdikbud
meminta BPS untuk melakukan pemutakhiran data, dan memang ditemukan banyak
masalah akurasi data penerima KIP di lapangan.
Oleh sebab itu kemdikbud melakukan koordinasi lebih intensif dengan BPS dan
TNP2K untuk menyamakan data dan meningkatkan akurasinya.
“Terkait
Program Indonesia Pintar (PIP) data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) bisa
digunakan sebagai rujukan dalam proses pengumpulan data di BPS. Data Dapodik
itu memuat 44,5 juta siswa yang telah terdaftar di sekolah dengan akurasi yang
baik, karena didasarkan pada data sekolah dan akta kelahiran. Sementara data
keluarga miskin berasal dari BPS dan TNP2K,” kata Anies Baswedan.
Dari
data penerima KIP yang bersumber dari BPS dan telah diolah oleh TNP2K sebanyak
17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak menerima KIP, yang
disalurkan melalui Kemdikbud. Hingga 30 Juni 2016 sebanyak 13,7 juta anak telah menerima KIP.
“Dari para penerima KIP itu segera diberi solusi untuk dapat mencairkan dana
KIP untuk keperluan sekolah mereka di tahun ajaran baru ini,” ujar Mendikbud.
Mendikbud
juga meminta BPS secara bersama-sama melakukan penyepadanan data penerima KIP
ini secara terus-menerus, agar efektifitas distribusi KIP dan akurasi data
penerima lebih baik lagi. “Tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri, jadi
koordinasi harus terus-menerus dilakukan,” kata Mendikbud menambahkan.
Demikianlah
informasi tentang kemdikbud memenita BPS dan TNP2K untuk melakukan pemutakiran
data penerima PIP. Dengan langkah ini maka penerima PIP yang merupakan program
persiden akan lebih tetap sasaran. Oleh sebab itu pada tahun 2017 kedepan,
penerima kartu PIP tidak semua akan mendapatkan dana setelah dilakukan akurasi
data dari kemdikbud. Semoga bermanfaat.