TAHAPAN DAN MODEL PENILAIAN YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH DALAM PENGURANGAN JUMLAH PNS

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga pendidikan, pemerintah akan melakukan pengurangan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif. Karena informasi dari KemenPAN-RB pegawai di Indonesia dinilai terlalu gemuk dengan ratio 1,7 persen atau 4,517 juta PNS. Harusnya efektifnya dengan jumlah penduduk yang sejarang ini jumlah PNS 3,5 Juta. Design yang dibuat KemenPAN-RB, rasionalisasi PNS agar ratio PNS bisa turun ke angka 1,5 persen atau 3,5 juta orang.

Dengan penurunan PNS dari jumlah 4,517 juta atau ratio 1,7 persen menjadi 3,5 juta atau ratio 1,5 persen, maka anggaran belanja pegawai akan bisa diturunkan dari 33 persen dari dana APBN/APBD menjadi 28 persen.

Sebagaimana dalam laman Jawapos, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, memaparkan bagaimana skenario rasionalisasi PNS yang telah dibuat pemerintah dalam pengurangan jumlah PNS

Pada tahun 2016 ini, rasionalisasi PNS belum tahun dilaksanakan karena masih dalam tahap kajian. Kalau dalam roadmap memang dimulai 2016 sampai 2019, hanya saja kajiannya kan belum selesai. Selain itu harus disesuaikan dengan keuangan negara‎. Jadi nanti dimulai tahun depan karena secara anggaran dan kajian sudah siap.

Tahapan-tahapan yang dilewati sebelum dilakukan rasionalisasi adalah :

Penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi.
Pemetaan kuadran meliputi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Setelah dipetakan, akan diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari sisi jabatan maupun jumlah.
Hasil pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja akan dimasukkan dalam peta kuadran.
Peta kuadran ini harus diisi masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) karena mereka paling tahu kondisi pegawainya.
Mencegah penilaian tidak objektif, akan digunakan sistem penilaian yang dibuat pusat.
Pemerintah akan gunakan sistem penilaian rapid assessment untuk pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

KemenPAN–RB dalam rasionalisme juga menggunakan Model peta kuadran kualifikasi dan kompetensi pegawai ASN. Pada model ini petugas PPK akan mengisi, riwayat pegawainya masuk kuadran satu, dua, tiga, dan empat. Tupoksi dari masing kuadrat tersebut adalah :

Kuadran satu artinya ASN-nya kompeten dan kualifikasi sesuai. ASN yang masuk kuadran satu tetap dipertahankan.
Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi tidak sesuai. Yang masuk kuadran dua diberikan diklat atau mutasi.
Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai. Kuadran ketiga diberikan diklat kompetensi
Kuadran empat, tidak kompeten dan kualifikasi tidak sesuai. Kuadran empat inilah yang kena kebijakan rasionalisasi.

Sasaran PNS yang kena dampak rasionalisasi yakni PNS yang berkedudukan sebagai jabatan fungsional umum. Berarti yang banyak menjadi target PNS yang bekerja di stuktural dan K/L.

Kemungkinan bisa jadi PNS yang berpendidikan SD sampai SMA sekitar 1,331 juta, yang akan menjadi target utama. Karena mereka masuk sebagai JPU dan apabila mereka masuk pada kuadrat empat

Rasionalisasi bukan hanya dari cara tahapan-tahapan berupa model kuadrat tapi bisa dilakukan dari Rasionalisasi lewat e-PUPNS. Sebab, dari hasil e-PUPNS akan diketahui berapa jumlah PNS fiktif. Sedangkan PNS yang kinerja buruk, kompetensinya rendah mau tidak mau harus dipensiunkan dini karena memang tidak layak dipertahankan.

Model penilaian menggunakan rapid assessment yeng terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja masing-masing PNS diukur oleh PPK. Apakah model ini bagus? Untuk uji coba model penilaian ini dilakukan di instansi KemenPAN-RB terlebih dahulu.

PNS yang kena rasionalisasi memang akan dapat kompensasi. Tapi caranya bermacam-macam. Bisa lewat pesangon, pensiun bulanan, dan lain-lain. Ini masih kami kaji lagi‎ mana yang pas dilakukan dan tidak membebani keuangan negara.

Tujuan dari rasionalisasi akan memberikan multiplier effect kepada negara. Ketika jumlah PNS berkurang, otomatif belanja pegawai juga turun. PNS yang bekerja juga benar-benar kompeten sehingga bisa mendatangkan devisa bagi negara. Bila devisa negara banyak, pembangunan bisa dilaksanakan dan endingnya masyarakat Indonesia bisa sejahtera.

Demikianlah tahapan dan model penilaian yang diguunakan dalam rasionalisasi PNS. Semoga bermanfaat buat PNS semua.