106.038 PNS TAK DAFTARKAN DIRI MELALUI E-PUPNS TERANCAM DIPECAT

Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada Bapak Ibu guru, Pendaftaran pendataan ulang PNS secara online secara resmi sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2015 melalui laman pupns.bkn.go.id. Pada waktu lama yang diberikan oleh pemerintah dalam pendatan ulang ini ternyata masih juga banyak PNS yang memebandel artinya tidak mendaftar melalui R-PUPNS.

Pendataan E-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik) BKN diadakan dengan salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan informasi resmi yang admin rilis dari laman situs remi BKN.go.id bahwasannya pada saat ini, sebanyak 106.038 PNS terancam kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena hingga 31 Desember 2015 belum mendaftar dalam proses Pendataan Ulang PNS (PUPNS). Saat ini, laman PUPNS sudah ditutup karena batas registrasi berakhir pada 31 Desember 2015.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat di ruang kerjanya, Senin (4/1/2015). Saat ini BKN sedang melengkapi data nama-nama dan instansi asal PNS yang belum mengikuti proses PUPNS.

Nama-nama itu kemudian akan dikirimkan ke instansi asal PNS untuk dikonfirmasi kejelasan alasan PNS yang bersangkutan tidak melakukan registrasi.

Jika memang terdata bahwa PNS tersebut tidak mengikuti proses PUPNS tanpa alasan yang rasional (sengaja mengabaikan proses PUPNS), BKN akan meminta instansi menerbitkan surat pemberhentian status sebagai PNS.

Sementara, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Sidik Kadarusman menjelaskan dari jumlah total PNS sebanyak 4.556.765, sebanyak 4.450.727 PNS sudah mengikuti proses PUPNS.

Dari jumlah yang mendaftar PUPNS sebanyak 692 PNS tertolak. Tertolak ini karena banyak terjadi pada PNS yang mengikuti proses mutasi (pindah instansi) namun data kepindahan belum sinkron dengan apa yang tertuang dalam database BKN.

“Jadi ada PNS yang pindah ke instansi lain namun datanya belum terbarui baik pada instansi baru maupun pada instansi lama. Jadi ada “crash” data. Mereka yang seperti itu tidak akan bisa melakukan registrasi PUPNS. Selain itu, registrasi PNS juga ditolak jika pihak verifikator menyatakan tidak mengenali PNS yang bersangkutan,” jelas Sidik.

Sidik menambahkan ,kebijakan BKN belum punya program perpanjangan PUPNS. “Kami masih terus menggali informasi terutama kepada instansi yang PNS-nya belum melakukan registrasi dan updating data. Informasi itu akan menjadi acuan perlu tidaknya masa perpanjangan diterbitkan. Yang pasti saat ini laman PUPNS telah kami tutup.” (Sumber : BKN)

Semoga dengan informasi terbaru tentang EPUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik) yakni sebanyak 106.038 PNS terancam dipecat karena belum daftar / registrasi PUPNS sampai 31 Desember 2015 bermanfaat.