MENPAN KATAKAN SURAT LARANGAN HANYA UNTUK GURU BERSTATUS PNS

Budilaksono.com.....Salam inspirattif, Kepada bapak guru bahwaadanya edaran larangan dari Menpan tentang menghadiri perayaan hari guru nasional tanggal 13 Desembetr 2015 Besok dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor : B/3903/M.PANRB/12/2015, tanggal 7 Desember 2015, Perihal Surat Edaran Perayaan Hari Guru 2015, yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sifatnya himbauan pada guru yang berstatus PNS.

Jadi bila guru yang bukan PNS atau berstatus honorer mau menghadiri Hari guru nasional yang dilaksanaan oleh organisasi PGRI silahkan datang gak masalah.

Menurut Herman, guru yang berstatus PNS harus taat pada PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pak Menteri meminta semua PNS harus berdisiplin, taat aturan serta melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, termasuk Bapak/Ibu guru agar fokus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional kepada masyarakat.

Terkait rencana keberangkatan guru yang bernaung dibawah PGRI dari berbagai pelosok nusantara ke Jakarta, tentu membutuhkan waktu, perhatian dan biaya. Memang pelaksanaan kegiatan HUT PGRI dilangsungkan tanggal 13 Desember 2015 yang jatuh pada hari Minggu, tetapi persiapan dan pasca kegiatan pasti menyedot energi para guru, sehingga keesokan harinya bisa jadi tidak fokus melaksanakan kewajibannya. Itu yang harus dipahami dan diantisipasi. "Pak Menpan menegaskan bahwa selama dapat menjamin melaksanakan kewajibannya secara disiplin dan profesional, partisipasi guru dalam kegiatan itu tidak dilarang," kata Herman.

Jadi tidak benar apa yang dikatakan Ketua Umum PB. PGRI sebagaimana dimuat dalam siaran pers tanggal 7 Desember 2015, bahwa Menteri PANRB menggunakan arogansi kekuasaan untuk memberangus PGRI.

"Justru sebaliknya, pak Menpan sangat menghargai PGRI sebagai salah satu organisasi profesi yang peduli terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Terlebih surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pertimbangan yang seksama agar pelayanan pendidikan berjalan efektif," sambung Herman.

Herman Menambahkan menyampaikan bahwa surat edaran yang berisi himbauan tersebut dikeluarkan Menteri PANRB setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, selang dua hari kemudian turun Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Nomor : 101410/A.A5/HM/215, tanggal 9 Desember 2015, tentang Hari Guru Nasional 2015.

Semoga klarifiaksi dari menpan tentang surat edaran yang melarang guru menghadiri pesta hari guru nasional yang dilaksanakan oleh PGRI hanya ditujukan kepada guru yang berstatus PNS bermanfaat.