PEMDA VERIVIKASI VERBAL HONORER K2 MENJADI CPNS HARUS SELESAI DESEMBER 2015 INI DAN GRATIS BIAYA

Budilaksono.....Salam Inspiratif, kepada bapak ibu setelah pemerintah membuat kesepakatan dengan Komisi II DPR pengangkatan tentang tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah yang harus dituntaskan adalah verifikasi data 440 ribu tenaga honorer tersebut. Dari itu, KemenPAN-RB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi.

Jangan ada honorer bodong lagi dalam ferivikasi yang dilakukan oleh pemda.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, dari data yang sudah diverifikasi itu, pejabat pembina kepegawaian wajib mengajukan usulan tambahan formasi CPNS. "Tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, usulan itu harus berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK)," ujarnya

Iwan menegaskan, pemerintah tidak mau terjebak dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu, mulai dari perencanaan sampai pengadaan ASN, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN. "Pemerintah sangat ketat dalam melakukan seleksi " imbuhnya.

Bercermin dari hasil tes honorer K2 lalu, dari sekitar 200 ribu peserta yang lulus, setelah BKN mewajibkan setiap PPK menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) ada 30 ribu peserta yang bodong. Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau menandatangani SPTJM. Hal seperti itu jangan terulang lagi.

Di tempat lain, Menurut Yuddy Chisnandi mengatakan,Jangan adal lagi muncul fakta di lapangan adanya upaya merekayasa proses verifikasi dan validasi (verval) data honorer kategori dua (K2), serta penggiringan ke alat politik (Pilkada).

Menurut Yuddy, seluruh proses tahapan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS semuanya gratis. "Tidak ada bayaran sepeserpun dalam pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS," tegas Yuddy, Minggu (20/9).

Yuddy menambahkan, honorer K2 yang benar-benar asli jangan sampai terpedaya dengan bujukan oknum baik PNS, ormas, anggota DPRD maupun forum honorer untuk membayar tahapan pengangkatan CPNS. Semua tahapan mulai verval, pen‎gusulan oleh kepala daerah, sampai pemberkasan tidak ada biaya. "Semuanya ditanggung oleh biaya APBD atau APBN. Kalau ada ngaku-ngaku untuk memperlancar proses pengangkatan itu bohong," tegasnya. (Sumber : KemenPAN-RB dan Jawa Pos)

Pemda diberi waktu untuk verifikasi verbal honorer K2 sampai Desember 2015 dan ternyata sama dengan waktu pendataan ulang PNS. Dalam tahapan verbal tersebut tidak dipungut biaya atau alias gratiis. Bila ada oknum dari pengurusan verbal atau pemda ada yang minta uang laporan aja ke polisi.