Budilaksonoputra... Depok , walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan Pemerintah Depok akan tetap menggunakan kurikulum 2013 digabung dengan kurikulum 2006 sebagai pengayaan materi. Sebab Dinas Pendidikan Depok menegaskan 90% guru yang diklaim sudah menguasai implementasi kurikulum 2013.
Tidak ada alasan lain sekolah-sekolah dilingkungan Pemerintahan Depok untuk melaksanankan yang dintruksi oleh Bapak Walikota.
Menurut Nur Mahmudi Ismail menilai pernyataan Anies Baswedan yang mempersilahkan kepada sekolah memilih penggunaan kurikulum 2013 ataupun kembali ke kurikuluim 2006 hanya sebagai tahap evaluasi dan mempersiapkan kemampuan para guru.
Dia mempertanyakan surat putusan dari menteri pendidikan dan kebudayaan, sekarang maksudnya tidak boleh atau disetop ataukah proses pertahapan yang harus dilakukan, kalau masih diperbolehkan tiga semester yang lain nanti dulu itu artinya terjadi diskriminasi, atau beri waktu yang lain agar bisa siap-siap dulu. Atau dibatalkan sekalian. "Kalimatnya yang saya pahami, beri waktu yang cukup untuk persiapan sambil evaluasi," tuturnya
Sementara Sukarjo Kepala UPTD Pancoranmas, Depok mengklaim para guru lebih nyaman menggunakan kurikulum 2013. Ia pun menjamin siswa lulusan kurikulum 2013 akan memiliki karakter unggul. " saya jamin kalau sidah lulus dan selesai, peserta didik yang belajar k.13 lebih berkarakter karena pada kurikulum ini dalam pembelajaran yakni 40% penililaian sikap, 30% penilaian pengetahuan dan 30% penilaian ketrampilan," tegasnya. ( Referensi Okezone )
Disisi lain dengan penghapusan kurikulum 2013 yang secara mendadak dan terburu-buru ini sangat merugikan para guru sebagai pelaksanaan lapangan. Harusnya kemendikbud memberikan aba-aba atau tahapan-tahapan agar guru sebagai pelaksananan dilapangan tidak bingung dengan surat keputusan yang dibuat. Oleh sebab itu banyak guru yang mengeluh dengan perubahan ini, karena mereka sudah mulai memahami kurikulum 2013 tahap demi tahap melalui pelatihan-pelatihan implementasi yang akan digunakan dalam model pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
Harusnya Mendikbud meminta maaf kepada para guru sebagai pelaksanan dilapangan yang bersinggungan langsung dengan kondisi peserta didik karena kebijakan yang mendadak ini. Akhirnya para pendidik didaerah beralibi atau menyimpulkan setiap pergantian persiden aatau kepala negara akan terjadi penggantian pula kurikulum disekolah SD sampai SMK. " yang menjadi korban adalah guru dan siswa sebagai penerima kebijakan
Kebijakan yang terburu-buru ini, selain merugikan guru baik di pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dana yang dikeluar atau digelontorkan pemerintah untuk penerapan kurikulum 2013 sangat besar. Jadi kepala sekolah dan guru yang sudah mendapat pelatihan penerapan kurikulum 2013 dengan adanya penghapusan ini pada sekolah yang baru melaksanakan satu semester di tahun ajaran 2014/2015 sia-sia karena harus mengikuti pelatihan-pelatihan baru sistem kurikulum 2006